Pemerintah Kabupaten Bulukumba terus mengupayakan untuk menekan angka kemiskinan. Apalagi target, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun 2021, orang miskin di Bulukumba hanya sekitar 5 persen dari jumlah penduduknya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten, pada tahun 201, Bulukumba memiliki warga miskin sebesar 33.360 jiwa dari jumlah penduduk 450 ribu jiwa lebih, atau 8,13 persen. Angka ini tergolong besar sehingga perlu perhatian khusus dari pemda.
Menurut Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda, A Agussalim Ishak, salah satu pendekatan yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan oleh pemkab adalah pemanfaatan Basis Data Terpadu by name by address tahun 2015 untuk semua program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan.
Baca Juga : 127 Ribu Warga Bulukumba Masuk Kategori Miskin
Hanya saja, menurutnya, masih terdapat ekslusion error (warga miskin belum terdata) dan inklusion error (yang terdata bukan warga miskin) pada basis data tersebut, sehingga hal ini membutuhkan sebuah proses pemuktahiran data.
Saat ini pemerintah pusat melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulang Kemiskinan (TNP2K) telah mengambil kebijakan pemuktahiran basis data kemiskinan melalui Mekanisme Pemuktahiran Mandiri (MPM).
Kebijakan ini memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan proses pelaksanaan pemuktahiran data sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah masing – masing. Artinya pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada pemda untuk memutakhirkan datanya.
“Tentunya hal ini menjadi peluang bagi Bulukumba dalam hal ketersediaan basis data yang akurat dan terbaharui yang berimplikasi pada ketepatan sasaran penerima manfaat program- program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari dana APBN dan APBD,” kata Agussalim.
Sementara Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto menjelaskan, jika sesuai data BPS, hanya 0,06 persen program pembangunan berdampak pada pengurangan kemiskinan, sehingga hal ini menjadi otokritik semua pihak.
"Jangan sampai bupati dan wakil bupati serta aparat pemerintah sudah sibuk kiri kanan, namun data kemiskinan yang by name by address itu yang berjumlah sekitar 127 ribu orang tidak berkurang," ungkapnya.
"Laju pertumbuhan ekonomi kita juga meningkat menjadi 6,90 persen, namun ada yang gagal kita pahami bahwa pembangunan ini belum pro poor," tambah Tomy.
No comments